1.096 usulan dihasilkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan se-Jakarta Pusat tahun 2025. 

"Usulan pembangunan terdiri dari 181 usulan diakomodir tahun 2025,"

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan tahun 2025 dengan hasil 1 096 usulan. 

"Usulan pembangunan terdiri dari 181 usulan diakomodir tahun 2025 dan 915 diakomodir tahun 2026," ujar Arifin, Jumat (21/3). 

Ia menjelaskan, Jakarta Pusat memiliki beberapa potensi, di antaranya pusat pemerintahan, bisnis keuangan dan juga perdagangan, pariwisata dan budaya serta pusat eksibisi yang didukung transportasi publik terintegrasi mulai dari BRT, KRL, MRT dan LRT. 

"Monas yang terletak di wilayah ini menjadi daya tarik utama meningkatkan wisatawan domestik maupun mancanegara," jelasnya. 

Menurut Arifin, Jakarta Pusat berpeluang mengembangkan potensi di sekitar Monas, di antaranya kawasan Pasar Baru-Pecenongan dan Juanda sebagai urban tourism yang memanfaatkan keberagaman etnis, kuliner dan gedung cagar budaya. 

"Pada tahun ini akan disusun kajian perencanaan pengembangan kawasan Pasar Baru-Pecenongan dan Juanda," ungkapnya. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, sambung Arifin, juga telah menetapkan lima prioritas pembangunan pada tahun 2026, meliputi penanggulangan kemiskinan melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan rentan, perluasan kesempatan kerja melalui pelaksanaan bursa kerja dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan kelompok usia muda 

Kemudian percepatan penurunan stunting fokus pada pencegahan balita stunting dengan sasaran remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita (0-59 bulan). Selanjutnya, penataan RW kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman dan fasilitasi konsolidasi tanah vertikal. 

"Berikutnya penanggulangan banjir dengan pembangunan saluran dan drainase di 22 lokasi, pengerukan kali krukut dan ciliwung, dan revitalisasi saringan sampah otomatis," tambahnya. 

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta Pusat yang lebih baik.

"Antara lain penyediaan lahan untuk pembangunan puskesmas pembantu di 10 kelurahan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan," tandasnya.